Kritik terhadap Program Pelatihan Deep Learning oleh Kemendikdasmen
Seorang pengamat pendidikan, Ina Liem, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap program pelatihan deep learning dan akal imitasi (AI) yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menjadi insentif bagi sekolah berprestasi.
Ina menyebutkan bahwa biaya pelatihan yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 2 juta untuk guru dan Rp 3 juta untuk kepala sekolah. Ia menyoroti bahwa dana tersebut berasal dari BOS kinerja, yang seharusnya menjadi bonus bagi sekolah yang memiliki kinerja baik. “Sekolah sudah bekerja bagus, lalu mendapatkan bonus, tapi malah bonusnya dialihkan ke vendor,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
Menurut Ina, sistem pelatihan kali ini berbeda dari sebelumnya. Dulu, sekolah bisa memilih materi dan narasumber sesuai kebutuhan. Namun, kini Kemendikdasmen telah menunjuk penyelenggara tertentu. Ia mempertanyakan apakah ada konflik kepentingan antara penyelenggara pelatihan dengan pembuat kebijakan. “Silakan netizen telusuri siapa vendornya,” kata Ina.
Selain itu, Ina juga mengkritik aturan yang melarang peserta menyebarluaskan materi pelatihan. Ia menilai kebijakan ini justru bertentangan dengan semangat pemerataan kualitas guru. “Bukannya makin cepat tersebar, makin cepat pula guru se-Indonesia bisa mengajar sesuai program yang dicanangkan?” ujarnya.
Ia mempertanyakan motif pemerintah yang terkesan memperlakukan materi pelatihan seperti produk komersial. “Kalau sampai ada yang berani membocorkan materi, konsekuensinya apa? Tidak dikasih bonus lagi? Dicoret dari program pemerintah? Atau apa?” tanya Ina.
Ina menegaskan bahwa publik berhak menuntut transparansi atas program yang dibiayai negara. “Bukannya kita masyarakat bayar gaji pejabat dan wakil rakyat? Jadi kita yang bosnya. Harusnya kita berhak menuntut kinerja,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa materi pelatihan yang sebetulnya dibiayai oleh masyarakat harus diperjualbelikan kembali dalam bentuk program pelatihan. “Konten yang dibiayai publik, pelatihan yang dibiayai publik, tapi hanya bisa diakses kalau sekolah bayar lagi. Ini pendidikan nasional atau bisnis pelatihan terselubung?”
Penjelasan dari Kemendikdasmen
Tempo telah berupaya menghubungi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani, untuk menanyakan ihwal program pelatihan guru yang dimaksudkan. Namun, hingga tulisan ini dibuat hanya Nunuk yang memberikan respons. “Nanti saya buatkan narasi apa yang kami laksanakan,” kata dia lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin.
Pertanyaan lain perihal konsep pelatihan deep learning yang diselenggarakan Kemendikdasmen untuk para guru serta mengapa guru perlu membayar pelatihan tersebut belum dijawab oleh Nunuk sampai berita ini ditulis.
Pelatihan di Australia
Sebelumnya, sebanyak 30 guru yang telah diseleksi oleh Kemendikdasmen diberangkatkan ke Australia pada 25 Mei 2025 untuk pelatihan deep learning. Di Australia, mereka belajar di sekolah-sekolah Negeri Kanguru yang memang sudah menerapkan deep learning.
Deep learning merupakan metode pembelajaran baru dalam kurikulum nasional yang dibuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikdasmen menerapkan metode itu di seluruh sekolah dasar dan menengah di Indonesia mulai tahun ajaran 2025/2026 yang sudah berjalan.
Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen Laksmi Dewi mengatakan model itu bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi siswa. Salah satu dampaknya, kata dia, siswa bisa lebih cepat belajar membaca dan berhitung. “Kami berharap model ini bisa meningkatkan hasil belajar dan kompetensi-kompetensi siswa,” kata Laksmi di Grand Sahid Jaya Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025.