Category: Uncategorized

  • Bosowa Transportation Buka Lowongan Management Trainee, Ini 7 Posisi dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

    Bosowa Transportation Buka Lowongan Management Trainee, Ini 7 Posisi dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

    Kesempatan Karier di Bosowa Transportation untuk Lulusan S1

    Bosowa Transportation, salah satu unit bisnis dari Grup Bosowa yang berpengalaman di bidang transportasi, logistik, dan layanan kendaraan, kembali membuka kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Pada bulan Agustus 2025, perusahaan ini mengumumkan rekrutmen karyawan baru dengan berbagai posisi yang menarik. Untuk meningkatkan peluang diterima, calon pelamar disarankan mempersiapkan CV terbaik agar bisa lolos dalam proses seleksi.

    Lowongan kerja ini menargetkan lulusan S1 dengan jurusan sesuai formasi yang tersedia. Tidak hanya untuk lulusan baru (fresh graduate), tetapi juga untuk mereka yang memiliki pengalaman kerja. Kandidat yang diterima akan ditempatkan di seluruh wilayah operasional Bosowa Transportation.

    Program Management Trainee 2025

    Salah satu program menarik yang ditawarkan adalah Program Management Trainee (MT). Program ini dirancang sebagai jalur percepatan karier untuk menjadi bagian dari manajemen operasional masa depan perusahaan. Berikut beberapa poin penting tentang program ini:

    • Pelatihan intensif langsung dari mentor profesional.
    • Rotasi lintas unit bisnis untuk pengalaman menyeluruh.
    • Potensi pengangkatan menjadi Supervisor hingga Manager.
    • Penempatan di berbagai wilayah operasional Bosowa Transportation.

    Posisi yang Dibuka

    Berikut beberapa posisi yang tersedia dalam rekrutmen ini:

    MT Marketing Section Head

    • Pendidikan D4/S1 Komunikasi, Digital Marketing, atau Desain Komunikasi Visual.
    • Aktif dalam kegiatan organisasi kampus/luar kampus.
    • Usia maksimal 28 tahun.
    • Mampu mengoperasikan aplikasi MS Office.
    • Pengalaman kerja minimal 1 tahun.
    • Siap ditempatkan di mana saja.
    • Kemampuan komunikasi yang baik.
    • Lebih disukai kemampuan berbahasa Inggris.

    MT Accounting & Tax Section Head

    • Pendidikan D4/S1 Akuntansi atau Manajemen Keuangan.
    • Aktif dalam kegiatan organisasi kampus/luar kampus.
    • Usia maksimal 28 tahun.
    • Mampu mengoperasikan aplikasi MS Office.
    • Pengalaman kerja minimal 1 tahun.
    • Siap ditempatkan di mana saja.
    • Kemampuan komunikasi yang baik.
    • Lebih disukai kemampuan berbahasa Inggris.

    MT Trucking Section Head

    • Pendidikan D4/S1 Teknik Industri.
    • Aktif dalam kegiatan organisasi kampus/luar kampus.
    • Usia maksimal 28 tahun.
    • Mampu mengoperasikan aplikasi MS Office.
    • Pengalaman kerja minimal 1 tahun.
    • Siap ditempatkan di mana saja.
    • Kemampuan komunikasi yang baik.
    • Lebih disukai kemampuan berbahasa Inggris.

    MT Taksi & Oto Klinik Section Head

    • Pendidikan D4/S1 Teknik Industri atau Teknik Mesin.
    • Aktif dalam kegiatan organisasi kampus/luar kampus.
    • Usia maksimal 28 tahun.
    • Mampu mengoperasikan aplikasi MS Office.
    • Pengalaman kerja minimal 1 tahun.
    • Siap ditempatkan di mana saja.
    • Kemampuan komunikasi yang baik.
    • Lebih disukai kemampuan berbahasa Inggris.

    MT Stevedoring Section Head

    • Pendidikan D4/S1 KALK (Ketatalaksanaan Angkutan Laut & Kepelabuhanan).
    • Aktif dalam kegiatan organisasi kampus/luar kampus.
    • Usia maksimal 28 tahun.
    • Mampu mengoperasikan aplikasi MS Office.
    • Pengalaman kerja minimal 1 tahun.
    • Siap ditempatkan di mana saja.
    • Kemampuan komunikasi yang baik.
    • Lebih disukai kemampuan berbahasa Inggris.

    MT Port Section Head

    • Pendidikan D4/S1 KALK (Ketatalaksanaan Angkutan Laut & Kepelabuhanan).
    • Aktif dalam kegiatan organisasi kampus/luar kampus.
    • Usia maksimal 28 tahun.
    • Mampu mengoperasikan aplikasi MS Office.
    • Pengalaman kerja minimal 1 tahun.
    • Siap ditempatkan di mana saja.
    • Kemampuan komunikasi yang baik.
    • Lebih disukai kemampuan berbahasa Inggris.

    MT Rental Operation Section Head

    • Pendidikan D4/S1 semua jurusan.
    • Aktif dalam kegiatan organisasi kampus/luar kampus.
    • Usia maksimal 28 tahun.
    • Mampu mengoperasikan aplikasi MS Office.
    • Pengalaman kerja minimal 1 tahun.
    • Siap ditempatkan di mana saja.
    • Kemampuan komunikasi yang baik.
    • Lebih disukai kemampuan berbahasa Inggris.

    Tahapan Seleksi

    Proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

    1. Seleksi Administrasi.
    2. Tes Intelegensi & Psikotes.
    3. Leaderless Group Discussion.
    4. Interview HR.
    5. Interview User / Manajemen.
    6. Penerimaan.

    Calon pelamar diharapkan untuk bersikap waspada terhadap tindakan penipuan yang mengatasnamakan Bosowa Transportation. Perusahaan menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun dalam proses rekrutmen. Seluruh proses dilakukan secara transparan dan profesional.

  • Pasukan Pendudukan Mulai Mengusir Warga Gaza

    Pasukan Pendudukan Mulai Mengusir Warga Gaza

    Israel Memperluas Serangan Militer di Jalur Gaza, Pengungsian Paksa Ditetapkan

    Pihak militer Israel telah mengumumkan rencana pengungsian paksa warga Palestina dari “zona tempur” ke wilayah selatan Gaza. Rencana ini mulai berlaku pada hari Ahad, setelah militer secara resmi memulai serangan baru untuk menguasai Kota Gaza, yang merupakan pusat kota terbesar di wilayah tersebut.

    Dalam kunjungannya ke Jalur Gaza pada hari Ahad, Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF), Eyal Zamir, menyatakan bahwa militer menyetujui “rencana perang tahap selanjutnya”. Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan melakukan pemungutan suara awal bulan ini untuk menyetujui serangan militer di wilayah utara Jalur Gaza.

    Rencana tersebut, yang didasarkan pada garis besar umum yang disetujui oleh Zamir minggu lalu, dibahas dalam rapat Komando Selatan pada malam Sabtu. “Hari ini kami menyetujui rencana perang tahap selanjutnya,” ujar Zamir dalam pernyataannya. Ia menegaskan bahwa fokus serangan akan tertuju pada Kota Gaza. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari komunitas internasional, dengan dikhawatirkan ratusan ribu warga Gaza akan terancam keselamatan hidupnya jika serangan dilakukan.

    Juru bicara militer berbahasa Arab, Avichay Adraee, mengatakan bahwa warga akan diberikan tenda dan peralatan perlindungan lainnya yang diangkut melalui Karem Abu Salem atau Kerem Shalom, jalur yang biasanya digunakan oleh PBB dan organisasi bantuan internasional. PBB belum memberikan respons terhadap rencana tersebut atau peran mereka dalam bantuan kemanusiaan.

    Perdana Menteri Israel Netanyahu sebelumnya mengumumkan bahwa militer diberi lampu hijau untuk “membongkar” dua benteng Hamas yang tersisa: Kota Gaza di utara dan al-Mawasi di selatan. Meskipun demikian, tentara Israel belum merinci apakah peralatan penampungan itu ditujukan bagi penduduk Kota Gaza, yang jumlahnya diperkirakan mencapai satu juta orang, serta lokasi di mana mereka akan direlokasi di Gaza selatan, seperti kawasan Rafah dekat perbatasan Mesir.

    PBB tidak langsung merespons pengumuman Israel, namun mereka memperingatkan bahwa ribuan keluarga yang kondisi kemanusiaannya memprihatinkan bisa terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka jika rencana serangan tetap dilaksanakan.

    Serangan Militer Berdampak pada Warga Sipil

    Kelompok Jihad Islam Palestina, sekutu Hamas, menggambarkan pengumuman militer sebagai “bagian dari serangan brutal untuk menduduki Kota Gaza” dan “penghinaan terhadap konvensi internasional.” Mereka menuding bahwa memaksa warga mengungsi di tengah kelaparan, pembantaian, dan pengungsian merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perilaku kriminal di Gaza, menurut kelompok tersebut, tidak dapat dipisahkan dari kejahatan yang terjadi di Tepi Barat yang diduduki.

    Pasukan Israel telah meningkatkan operasi di pinggiran Kota Gaza selama seminggu terakhir. Penduduk di lingkungan Zeitoun dan Shujaiya melaporkan tembakan besar-besaran dari udara dan tank. Sebuah pesawat tak berawak Israel menargetkan sekelompok orang di daerah Asqaula, menewaskan dua orang dan melukai beberapa lainnya. Di Jalan az-Zarqa, sebuah rumah dekat Masjid al-Alami juga dihantam, menyebabkan satu orang syahid dan tiga lainnya luka-luka.

    Perkemahan tenda di al-Mawasi, zona “kemanusiaan” yang ditetapkan pada awal perang, juga diserang. Serangan udara Israel menewaskan Motasem al-Batta, istrinya, dan bayi perempuan mereka di dalam tenda. Tetangga keluarga tersebut, Fathi Shubeir, mengatakan kepada The Associated Press bahwa warga sipil yang mengungsi tinggal di daerah padat penduduk al-Mawasi. Ia menyampaikan rasa prihatin terhadap nasib bayi perempuan tersebut, dengan berkata, “Dua setengah bulan, apa yang telah dia lakukan?”

    Kondisi Kemanusiaan yang Mengkhawatirkan

    Agresi Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 61.827 orang sejak Oktober 2023. Malnutrisi juga telah menewaskan 251 orang sejauh ini, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Dalam 24 jam terakhir, 11 orang, termasuk seorang anak, meninggal karena kelaparan.

    Di Rumah Sakit al-Shifa Kota Gaza, lebih dari 200 pasien berada dalam kondisi kritis akibat kekurangan obat-obatan dan gizi. Direktur rumah sakit, Mohammed Abu Salmiya, mengatakan bahwa fasilitas tersebut penuh sesak dengan pasien yang terluka dan banyak dokter harus melakukan amputasi karena tidak mampu mengatasi infeksi pada luka.

    Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa lebih dari 14.800 pasien membutuhkan perawatan medis darurat yang tidak tersedia di Gaza. Namun, bahkan meninggalkan Jalur Gaza tidak selalu cukup untuk menyelamatkan nyawa. Marah Abu Zuhri, seorang warga Palestina berusia 20 tahun, tiba di Pisa dengan penerbangan kemanusiaan Italia dalam kondisi sangat kurus. Rumah Sakit Universitas Pisa menggambarkan kondisinya sebagai “sangat kompleks” dan “serius”, sebelum ia meninggal pada hari Jumat.

    Kelaparan dan Kekurangan Gizi Menyebar

    Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa 40.000 bayi di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi parah akibat krisis pangan yang terjadi. PBB telah memperingatkan bahwa tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di Gaza mencapai titik tertinggi sejak perang dimulai.

    Keluarga dari 50 tawanan Israel yang masih ditahan di Gaza juga terguncang oleh video baru-baru ini yang menunjukkan kerabat mereka yang kurus memohon bantuan dan makanan. Sebuah kelompok yang mewakili keluarga tersebut mendesak warga Israel turun ke jalan pada hari Minggu, meminta aksi solidaritas untuk memulangkan 50 sandera.

    Netanyahu menolak kritik bahwa rencananya untuk memperluas serangan militer akan membahayakan nyawa para tawanan. Meski mobilisasi pasukan diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu, perdana menteri Israel mempertahankan keputusannya, dengan mengatakan bahwa ia “tidak punya pilihan” selain menyerang Hamas di Gaza.

  • Cek UMR 2025! Jakarta Tertinggi, Jawa Tengah Terendah

    Cek UMR 2025! Jakarta Tertinggi, Jawa Tengah Terendah

    Pengumuman Kenaikan Upah Minimum Regional Tahun 2025

    Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) untuk tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat, 29 November 2024, dan akan berlaku di seluruh provinsi mulai Januari 2025. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi jutaan pekerja di Indonesia, karena diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mendukung stabilitas perekonomian nasional.

    UMR merupakan standar gaji minimal yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Aturan ini diterapkan berbeda di setiap daerah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak. Kenaikan UMR 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Regulasi tersebut akan efektif berlaku mulai 4 Desember 2024.

    Besaran kenaikan UMR 2025 mencapai 6,5 persen dari UMP dan UMK tahun 2024. Angka ini dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun sebelumnya. Pemerintah berharap penyesuaian upah ini dapat memperkuat daya beli masyarakat. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga bisa terjaga dan usaha tetap memiliki daya saing yang sehat.

    Selain itu, kenaikan UMR juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, khususnya bagi tenaga kerja baru dengan masa kerja kurang dari 12 bulan. Hal ini diharapkan dapat melindungi kelompok pekerja yang rentan. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 11 Desember 2024. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus diputuskan paling lambat 18 Desember 2024.

    Daftar Lengkap UMR 2025 Seluruh Provinsi di Indonesia

    Berikut adalah daftar lengkap UMR 2025 di seluruh provinsi di Indonesia:

    • Aceh: Rp3.685.616 (naik Rp224.944)
    • Sumatera Utara: Rp2.992.559 (naik Rp182.644)
    • Sumatera Barat: Rp2.994.193 (naik Rp182.744)
    • Sumatera Selatan: Rp3.681.571 (naik Rp224.697)
    • Kepulauan Riau: Rp3.623.654 (naik Rp221.162)
    • Riau: Rp3.508.776 (naik Rp214.151)
    • Lampung: Rp2.893.070 (naik Rp176.573)
    • Bengkulu: Rp2.670.039 (naik Rp162.960)
    • Jambi: Rp3.234.535 (naik Rp197.414)
    • Bangka Belitung: Rp3.876.600 (naik Rp236.600)
    • Banten: Rp2.905.119 (naik Rp177.307)
    • DKI Jakarta: Rp5.396.761 (naik Rp329.380)
    • Jawa Barat: Rp2.191.232 (naik Rp133.737)
    • Jawa Tengah: Rp2.169.349 (naik Rp132.402)
    • Jawa Timur: Rp2.305.985 (naik Rp140.741)
    • DI Yogyakarta: Rp2.264.080 (naik Rp138.183)
    • Bali: Rp2.996.561 (naik Rp179.889)
    • Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969 (naik Rp142.143)
    • Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931 (naik Rp158.864)
    • Kalimantan Barat: Rp2.878.286 (naik Rp175.670)
    • Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 (naik Rp212.005)
    • Kalimantan Selatan: Rp3.496.195 (naik Rp213.383)
    • Kalimantan Utara: Rp3.580.160 (naik Rp218.507)
    • Kalimantan Timur: Rp3.579.313 (naik Rp218.455)
    • Sulawesi Utara: Rp3.775.425 (naik Rp230.425)
    • Sulawesi Tengah: Rp2.915.000 (naik Rp178.302)
    • Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 (naik Rp187.587)
    • Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (naik Rp214.229)
    • Sulawesi Barat: Rp3.104.430 (naik Rp189.472)
    • Gorontalo: Rp3.221.731 (naik Rp196.631)
    • Maluku Utara: Rp3.408.000 (naik Rp208.000)
    • Maluku: Rp3.141.700 (naik Rp191.747)
    • Papua: Rp4.285.850 (naik Rp261.580)
    • Papua Barat: Rp3.615.000 (naik Rp221.500)
    • Papua Tengah: Rp4.285.848 (naik Rp261.578)
    • Papua Pegunungan: Rp4.285.847 (naik Rp261.577)
    • Papua Selatan: Rp4.285.850 (naik Rp261.580)
    • Papua Barat Daya: Rp3.614.000 (naik Rp220.500)

    Kebijakan untuk Pekerja dan Pelaku Usaha

    Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan diperbolehkan menyusun struktur gaji berdasarkan skala dan jenjang karier. Namun demikian, perusahaan tetap dilarang membayar di bawah ketentuan upah minimum. Khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil, aturan UMR dapat disesuaikan. Penetapan gaji dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

    Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga mendorong roda perekonomian daerah. Daya beli yang lebih tinggi diprediksi akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan penetapan ini, Presiden menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja menjadi prioritas. Kenaikan UMR 2025 diharapkan menjadi awal yang baik bagi kesejahteraan buruh sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

  • Limbah Kepiting Jadi Energi, SMAN 1 Matauli Pandan Menang Toyota Eco Youth ke-13

    Limbah Kepiting Jadi Energi, SMAN 1 Matauli Pandan Menang Toyota Eco Youth ke-13

    Inovasi Siswa SMA Sumatra Utara dalam Pengelolaan Limbah Kepiting

    Siswa dari SMAN 1 Matauli Pandan, yang berasal dari Sumatra Utara, berhasil meraih juara pertama dalam gelaran Toyota Eco Youth (TEY) ke-13 dengan inovasi yang menarik. Mereka memenangkan hadiah sebesar Rp100 juta berkat terobosan mereka dalam mengolah limbah cangkang kepiting menjadi sumber energi alternatif bagi nelayan di sekitar wilayah tersebut.

    Proposal yang diajukan oleh siswa tersebut berjudul “Efektivitas Kitosan dari Limbah Cangkang Kepiting Rajungan (Portunus palagicus) dengan Campuran Air Laut sebagai Larutan Elektrolit untuk Sumber Energi Alternatif bagi Nelayan Bagan Tancap”. Ide ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang masalah lingkungan dan kemampuan kreatif dalam mencari solusi yang berkelanjutan.

    Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto, menyampaikan bahwa ide yang diajukan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi proyek pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun skala pengembangan masih perlu diperluas, konsep yang ditawarkan cukup kreatif dan responsif terhadap tantangan yang ada di daerah.

    Toyota Eco Youth (TEY) merupakan ajang kompetisi nasional yang bertujuan untuk mendorong kesadaran lingkungan dan partisipasi generasi muda dalam menjaga kelestarian alam. Sejak diselenggarakan pertama kali hingga saat ini, TEY telah menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan inovasi-inovasi yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

    Partisipasi aktif siswa SMA/sederajat dalam TEY ke-13 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah, didukung oleh generasi muda yang memiliki kemampuan dan semangat tinggi. Program ini tidak hanya berfokus pada isu lingkungan, tetapi juga mengedepankan kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait.

    Sejak awal penyelenggaraan, TEY konsisten mengusung inisiatif lingkungan yang mencakup berbagai aspek mulai dari pendidikan hingga kegiatan masyarakat. Selain itu, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

    Proposal Eco-Project yang diajukan dalam TEY dinilai berdasarkan beberapa kriteria seperti orisinalitas, inovasi, identifikasi masalah, latar belakang ide, partisipasi stakeholder, serta pemanfaatan platform digital. Kriteria tambahan termasuk rencana pelaksanaan, keterlibatan eksternal, dampak sosial-lingkungan yang terukur, dan keberlanjutan program.

    Selama proses pengembangan Eco-Project terbaik, lebih dari 50.000 orang terlibat secara online dan offline dalam mentoring, asistensi, dan kolaborasi bersama ahli dari National Geographic Indonesia, akademisi, dan Toyota Indonesia. Pendekatan Toyota Business Practice membantu dalam implementasi proyek peserta TEY, yang berhasil menunjukkan potensi pengurangan emisi karbon sekitar 24.000 ton CO₂.

    Melalui Toyota Environmental Challenge 2050 dan pendekatan Multi-Pathway, Toyota berkomitmen untuk mewujudkan mobilitas berkelanjutan secara bertahap dan inklusif. Selain menyediakan teknologi ramah lingkungan, Toyota juga mengajak masyarakat melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah TEY, yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon dan menjaga lingkungan.

    Wakil Presiden Direktur TMMIN, Bob Azam, menegaskan bahwa TEY ke-13 menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia siap mengambil peran penting dalam menjaga bumi. Selain menciptakan proposal Eco-Project yang inovatif, siswa SMA juga mampu menggerakkan komunitas dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperbaiki lingkungan.

    Semangat yang ditunjukkan oleh peserta TEY akan terus berkembang. Ke depan, TEY akan menjadi gerakan yang menjangkau lebih luas—tidak hanya pada isu lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan tata kelola. Hal ini menjadi langkah penting menuju masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

  • Tangerang Pecah dari Banten? Wacana Provinsi Baru 6,7 Juta Penduduk Guncang Politik Jawa

    Tangerang Pecah dari Banten? Wacana Provinsi Baru 6,7 Juta Penduduk Guncang Politik Jawa

    Isu Pemekaran Kota Tangerang Kembali Muncul

    Isu pemekaran kembali menghangat, kali ini fokus pada Kota Tangerang. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Tangerang akan memisahkan diri dari Provinsi Banten untuk bergabung dengan provinsi baru yang diperkirakan memiliki penduduk sebanyak 6,7 juta jiwa. Perdebatan tentang pemekaran daerah di Indonesia terus berlangsung, dan isu ini menjadi babak baru dalam wacana tersebut.

    Kota Tangerang tidak bisa disebut sebagai wilayah biasa. Letaknya yang strategis, dekat dengan DKI Jakarta, serta didukung oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadikannya salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Jawa. Jika benar menjadi bagian dari provinsi baru, dampaknya akan terasa tidak hanya bagi masyarakat Tangerang, tetapi juga akan mengubah peta politik dan ekonomi nasional.

    Namun, seperti setiap wacana pemekaran, isu ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menyambut dengan optimisme, berharap pemekaran membawa pelayanan publik yang lebih cepat dan pembangunan yang merata. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan kesiapan anggaran, birokrasi, serta kepastian manfaat nyata bagi rakyat.

    Latar Belakang Wacana Pemekaran

    Pemekaran wilayah Tangerang bukanlah hal baru. Sejak lama, muncul aspirasi agar Tangerang—baik Kota Tangerang, Tangerang Selatan, maupun Kabupaten Tangerang—dapat berdiri dalam satu provinsi tersendiri. Alasan utamanya adalah jumlah penduduk yang sangat padat, perkembangan pesat kawasan industri dan perdagangan, serta jarak psikologis dan administratif dengan Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.

    Berdasarkan data, jumlah penduduk gabungan wilayah Tangerang Raya mencapai sekitar 6,7 juta jiwa. Angka ini bahkan lebih besar dibandingkan banyak provinsi lain di Indonesia. Fakta ini memperkuat argumen bahwa Tangerang layak menjadi provinsi sendiri, dengan alasan efektivitas administrasi dan percepatan pembangunan.

    Potensi Wilayah Tangerang Raya

    Kota Tangerang: Gerbang Ekonomi Indonesia

    Kota Tangerang menjadi rumah bagi ribuan industri besar, mulai dari tekstil, makanan, hingga teknologi. Kehadiran Bandara Soekarno-Hatta menjadikannya pintu masuk utama Indonesia dari dunia internasional. Tak heran, banyak pihak menilai Tangerang sebagai motor utama ekonomi Banten sekaligus nasional.

    Tangerang Selatan: Pusat Pendidikan dan Permukiman Modern

    Tangerang Selatan berkembang pesat sebagai kota metropolitan baru dengan ratusan sekolah, universitas, dan kawasan hunian modern. Dengan pemekaran, Tangsel diharapkan mendapatkan alokasi pembangunan yang lebih proporsional, tidak lagi hanya menjadi “penyangga” Jakarta.

    Kabupaten Tangerang: Lumbung Industri dan Pertanian

    Kabupaten Tangerang memiliki kombinasi unik: kawasan industri yang masif di satu sisi, serta wilayah pertanian yang masih bertahan di sisi lain. Potensi ini menjadikannya daerah strategis yang bisa menopang ketahanan pangan sekaligus ekonomi provinsi baru.

    Tantangan yang Membayangi

    Meski terlihat menjanjikan, pemekaran Tangerang menjadi provinsi baru bukan tanpa hambatan. Pertama, moratorium pemekaran daerah masih berlaku secara nasional. Pemerintah pusat beralasan, banyak daerah otonomi baru gagal mandiri dan justru membebani APBN.

    Kedua, persoalan pembagian aset dan keuangan menjadi isu sensitif. Apakah Banten siap melepas sumber PAD besar dari Tangerang? Bagaimana alokasi dana pembangunan di provinsi baru nanti? Pertanyaan ini masih belum memiliki jawaban pasti.

    Ketiga, pemilihan ibu kota provinsi juga berpotensi menimbulkan gesekan. Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang masing-masing memiliki klaim sebagai pusat strategis. Jika tidak dikelola bijak, hal ini bisa memicu konflik politik lokal.

    Suara dan Harapan Masyarakat

    Di tengah riuh isu pemekaran, masyarakat Tangerang memiliki harapan sederhana. Mereka ingin pelayanan publik lebih dekat, pembangunan merata, dan kesempatan kerja terbuka luas.

    Seorang pedagang di Pasar Anyar, Kota Tangerang, berujar, “Kami tidak peduli namanya apa, yang penting pelayanan cepat, jalan bagus, sekolah dan rumah sakit mudah diakses.”

    Sementara itu, kalangan pemuda melihat peluang lebih luas. Pemekaran dianggap bisa membuka ruang kreativitas dan lapangan kerja baru, khususnya di sektor digital, UMKM, hingga pariwisata. Namun mereka tetap menekankan agar pemerintah tidak sekadar menjual janji tanpa perencanaan matang.

    Tantangan yang Menghadang

    Jalan menuju pemekaran tidaklah mudah. Tantangan moratorium, pembiayaan, serta risiko birokrasi yang tumpang tindih menjadi pekerjaan rumah besar. Apakah wacana ini hanya sekadar isu politik musiman, atau benar-benar akan menjadi kenyataan sejarah baru?

    Waktu dan komitmen pemerintah pusat serta masyarakatlah yang akan menjawabnya. Satu hal pasti, rakyat berharap pemekaran—jika terjadi—benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar tambahan provinsi di peta Indonesia.

  • Video Sri Mulyani Sebut Guru ‘Beban Negara’ Dibuat AI

    Video Sri Mulyani Sebut Guru ‘Beban Negara’ Dibuat AI

    Video AI yang Menyebut Guru sebagai “Beban Negara” Viral di Media Sosial

    Sebuah video pendek yang menampilkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut guru sebagai “beban negara” beredar secara luas di media sosial beberapa hari setelah ia memberikan pidato tentang pendanaan negara untuk para pendidik. Namun, pernyataan tersebut tidak benar dan telah dibantah oleh Sri Mulyani sendiri.

    Video berdurasi enam detik ini menunjukkan Sri Mulyani berbicara di atas podium dengan ucapan “Guru itu beban negara.” Video tersebut diunggah ke Facebook pada 17 Agustus 2025 dan telah ditonton lebih dari 348.000 kali. Keterangan dalam postingan menulis: “Jasa guru sudah tidak ada harganya lagi di mata dia. Padahal guru mencerdaskan anak bangsa. Tapi di mata dia sudah dianggap beban negara. Bagaimana menurut kamu, masih diamkah guru-guru seluruh Indonesia?”

    Video tersebut muncul beberapa hari setelah Sri Mulyani berbicara tentang alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan, termasuk untuk guru dan dosen, dalam sebuah pidato di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus. Pernyataan mengenai kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia sering menjadi topik pembicaraan. Banyak laporan media lokal menunjukkan bahwa gaji pendidik masih rendah, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa mengambil pekerjaan sampingan lain untuk bertahan hidup.

    Video yang sama juga beredar di Instagram, TikTok, dan X. Beberapa komentar mengecam isi video tersebut. Misalnya, salah satu komentar menyatakan: “Kau itu yang sesungguhnya beban negara. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa.” Sementara komentar lain mengatakan: “Anda dididik oleh guru namun anda tidak punya rasa hormat terhadapnya.”

    Namun, tidak ada laporan resmi yang menyebut bahwa Sri Mulyani pernah menyebut guru sebagai “beban negara.” Pencarian gambar terbalik di Google Lens menggunakan potongan gambar dari video yang beredar menemukan label “buatan Google AI.” Kemampuan Google dalam mendeteksi gambar AI ini didukung oleh teknologi SynthID yang diluncurkan pada 2023 melalui laboratorium AI DeepMind milik perusahaan teknologi tersebut.

    Di pojok kanan bawah video juga terdapat watermarks bertuliskan “Veo,” yaitu platform pembuatan video milik Google yang memungkinkan pengguna menciptakan video AI berdurasi delapan detik. Baju yang dipakai Sri Mulyani dan dekorasi panggung yang berada di belakangnya sama persis dengan foto dan video pidatonya di ITB yang disiarkan secara langsung oleh kanal resmi YouTube milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

    Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa cluster kedua adalah untuk guru dan dosen, dan belanjanya mencakup gaji hingga tunjangan kinerja. Ia juga menyebut bahwa banyak orang di media sosial mengatakan bahwa menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ia menambahkan bahwa ini juga menjadi tantangan bagi keuangan negara, apakah semuanya harus berasal dari keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat.

    Sri Mulyani juga telah menyanggah klaim bahwa dia mengatakan guru sebagai beban negara dalam sebuah postingan di akun resmi Instagramnya. Dalam postingan yang diunggah pada 19 Agustus, ia menyebut video tersebut sebagai hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.

    Klaim palsu tentang Sri Mulyani telah beberapa kali beredar di media sosial, termasuk misinformasi yang dibuat menggunakan teknologi AI. Hal ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan verifikasi informasi sebelum menyebarkan berita di media sosial.

  • Ahli Pendidikan Kritik Pelatihan Deep Learning dan AI untuk Guru

    Ahli Pendidikan Kritik Pelatihan Deep Learning dan AI untuk Guru

    Kritik terhadap Program Pelatihan Deep Learning oleh Kemendikdasmen

    Seorang pengamat pendidikan, Ina Liem, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap program pelatihan deep learning dan akal imitasi (AI) yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menjadi insentif bagi sekolah berprestasi.

    Ina menyebutkan bahwa biaya pelatihan yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 2 juta untuk guru dan Rp 3 juta untuk kepala sekolah. Ia menyoroti bahwa dana tersebut berasal dari BOS kinerja, yang seharusnya menjadi bonus bagi sekolah yang memiliki kinerja baik. “Sekolah sudah bekerja bagus, lalu mendapatkan bonus, tapi malah bonusnya dialihkan ke vendor,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

    Menurut Ina, sistem pelatihan kali ini berbeda dari sebelumnya. Dulu, sekolah bisa memilih materi dan narasumber sesuai kebutuhan. Namun, kini Kemendikdasmen telah menunjuk penyelenggara tertentu. Ia mempertanyakan apakah ada konflik kepentingan antara penyelenggara pelatihan dengan pembuat kebijakan. “Silakan netizen telusuri siapa vendornya,” kata Ina.

    Selain itu, Ina juga mengkritik aturan yang melarang peserta menyebarluaskan materi pelatihan. Ia menilai kebijakan ini justru bertentangan dengan semangat pemerataan kualitas guru. “Bukannya makin cepat tersebar, makin cepat pula guru se-Indonesia bisa mengajar sesuai program yang dicanangkan?” ujarnya.

    Ia mempertanyakan motif pemerintah yang terkesan memperlakukan materi pelatihan seperti produk komersial. “Kalau sampai ada yang berani membocorkan materi, konsekuensinya apa? Tidak dikasih bonus lagi? Dicoret dari program pemerintah? Atau apa?” tanya Ina.

    Ina menegaskan bahwa publik berhak menuntut transparansi atas program yang dibiayai negara. “Bukannya kita masyarakat bayar gaji pejabat dan wakil rakyat? Jadi kita yang bosnya. Harusnya kita berhak menuntut kinerja,” ujarnya.

    Ia juga mempertanyakan mengapa materi pelatihan yang sebetulnya dibiayai oleh masyarakat harus diperjualbelikan kembali dalam bentuk program pelatihan. “Konten yang dibiayai publik, pelatihan yang dibiayai publik, tapi hanya bisa diakses kalau sekolah bayar lagi. Ini pendidikan nasional atau bisnis pelatihan terselubung?”

    Penjelasan dari Kemendikdasmen

    Tempo telah berupaya menghubungi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani, untuk menanyakan ihwal program pelatihan guru yang dimaksudkan. Namun, hingga tulisan ini dibuat hanya Nunuk yang memberikan respons. “Nanti saya buatkan narasi apa yang kami laksanakan,” kata dia lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin.

    Pertanyaan lain perihal konsep pelatihan deep learning yang diselenggarakan Kemendikdasmen untuk para guru serta mengapa guru perlu membayar pelatihan tersebut belum dijawab oleh Nunuk sampai berita ini ditulis.

    Pelatihan di Australia

    Sebelumnya, sebanyak 30 guru yang telah diseleksi oleh Kemendikdasmen diberangkatkan ke Australia pada 25 Mei 2025 untuk pelatihan deep learning. Di Australia, mereka belajar di sekolah-sekolah Negeri Kanguru yang memang sudah menerapkan deep learning.

    Deep learning merupakan metode pembelajaran baru dalam kurikulum nasional yang dibuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikdasmen menerapkan metode itu di seluruh sekolah dasar dan menengah di Indonesia mulai tahun ajaran 2025/2026 yang sudah berjalan.

    Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen Laksmi Dewi mengatakan model itu bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi siswa. Salah satu dampaknya, kata dia, siswa bisa lebih cepat belajar membaca dan berhitung. “Kami berharap model ini bisa meningkatkan hasil belajar dan kompetensi-kompetensi siswa,” kata Laksmi di Grand Sahid Jaya Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025.

  • 200 Tahun Perang Jawa: Pemberontakan Diponegoro dan Kekalahan Besar Belanda

    200 Tahun Perang Jawa: Pemberontakan Diponegoro dan Kekalahan Besar Belanda

    Sejarah Perang Jawa: Perlawanan yang Mengubah Kebijakan Kolonial

    Perang Jawa, atau dikenal juga sebagai De Java Oorlog, merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah perlawanan rakyat Nusantara terhadap kolonialisme Belanda. Pada tahun 2025, genap 200 tahun peristiwa ini berlangsung, yaitu antara tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan berlangsung selama lima tahun dengan melibatkan jutaan rakyat Jawa. Korban jiwa mencapai ratusan ribu orang.

    Perang ini tidak hanya meninggalkan dampak besar bagi masyarakat saat itu, tetapi juga menjadi titik balik dalam kebijakan kolonial. Pangeran Diponegoro menjadi simbol perlawanan bangsa yang kuat dan tak tergoyahkan.

    Latar Belakang Perang

    Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta. Ketika Marsekal Herman Willem Daendels tiba di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kuat di Jawa, khususnya di lingkungan Keraton Yogyakarta. Daendels melakukan perubahan dalam etiket dan tata upacara kerajaan, yang menimbulkan ketegangan dengan pihak keraton. Selain itu, ia juga memaksa Kesultanan Yogyakarta untuk membuka akses sumber daya alam dan manusia dengan mengandalkan kekuatan militer.

    Kronologi Perang Jawa

    Perang Diponegoro dipicu oleh campur tangan Belanda dalam urusan internal kerajaan. Di bawah pengaruh kolonial, pihak keraton kehilangan wibawa politik dan larut dalam kehidupan mewah tanpa memedulikan rakyat. Salah satu pemicu khusus pecahnya perang adalah pembangunan jalur rel kereta api yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro.

    Konflik dimulai pada 20 Juli 1825, ketika istana mengirim dua bupati senior untuk menangkap Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Meski kediamannya dibakar, Diponegoro bersama sebagian pengikut berhasil meloloskan diri. Perlawanan ini segera mendapat dukungan luas dari masyarakat, mulai dari petani hingga kaum priyayi yang ikut menyumbangkan dana. Tokoh agama seperti Kyai Mojo juga berperan penting sebagai pemimpin spiritual pemberontakan.

    Dalam waktu tiga minggu, pasukan Diponegoro berhasil menyerang dan menduduki Keraton Yogyakarta. Gelombang perlawanan terus berlanjut hingga mencapai wilayah Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya.

    Strategi dan Eskalasi Konflik

    Dalam menjalankan perlawanan, Diponegoro menerapkan taktik gerilya. Puncak eskalasi terjadi pada 1827, ketika Belanda menurunkan sekitar 23 ribu prajurit. Untuk menekan gerakan Diponegoro, mereka memperkenalkan strategi “Bentengstelsel”, yakni membangun benteng-benteng di titik strategis Jawa Tengah dan Jawa Timur guna mempersempit ruang gerilya.

    Perlawanan perlahan melemah setelah sejumlah tokoh ditangkap: Kyai Mojo pada 1829, disusul Pangeran Mangkubumi dan Alibasah Sentot Prawirodijo. Pada 21 September tahun yang sama, Belanda bahkan mengumumkan sayembara berhadiah 50 ribu gulden bagi siapa pun yang bisa menangkap Diponegoro.

    Akhir Perang dan Penangkapan Diponegoro

    Dalam kondisi terdesak, Diponegoro akhirnya setuju untuk berunding dengan pihak Belanda. Pertemuan dengan Jenderal de Kock berlangsung beberapa kali, namun permintaan Diponegoro untuk diakui sebagai Sultan Jawa bagian selatan ditolak. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjebak pasukan Diponegoro sehingga ia menyerahkan diri. Penangkapan tersebut menandai berakhirnya Perang Diponegoro.

    Setelah itu, Diponegoro diasingkan, mulai dari Ungaran, lalu dipindahkan ke Batavia, Manado, hingga akhirnya ditempatkan di Benteng Rotterdam, Makassar, tempat ia wafat pada 8 Januari 1855.

    Dampak Bagi Pemerintah Kolonial

    Perang Diponegoro yang menelan biaya besar bagi pihak kolonial memaksa Pemerintah Hindia Belanda mencari cara untuk menutup kerugian mereka. Salah satu langkah yang ditempuh adalah merampas tanah serta memberlakukan sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) kepada rakyat Nusantara.

    Kebijakan ini diterapkan sejak 1830 hingga 1870, dan justru semakin memperparah penderitaan masyarakat karena beban kerja dan hasil panen yang harus diserahkan kepada pemerintah kolonial.

    Perang ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap Belanda, dengan kerugian tidak kurang dari 20 juta gulden dan korban jiwa yang besar. Pasca perang, Belanda semakin menunjukkan dominasinya. Banyak bangsawan Jawa memilih tunduk pada kekuasaan kolonial, sehingga perlawanan terbuka berkurang. Butuh waktu beberapa dekade sebelum muncul kaum terpelajar dan intelektual yang kemudian menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan.

  • Demo di Gedung DPR, Pengamat: Tanda Krisis Politik yang Mendalam

    Demo di Gedung DPR, Pengamat: Tanda Krisis Politik yang Mendalam

    Kritik terhadap Kinerja DPR dan Tuntutan Masyarakat

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat harus dilihat sebagai bagian dari krisis politik. Ia juga merupakan dosen jurusan Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Aksi tersebut berlangsung pada Senin (25/8/2025) dan mengakibatkan pengunjuk rasa menuntut DPR untuk memperbaiki kinerjanya. Beberapa isu yang mereka soroti antara lain pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi penghasilan anggota DPR, serta menghentikan dominasi oligarki politik.

    Menurut Adi Prayitno, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap anggota dewan yang selama ini dianggap mampu menerjemahkan keinginan rakyat. Ia menyebut bahwa dalam situasi kemiskinan dan PHK yang marak, muncul informasi tentang adanya tunjangan yang sangat besar bagi anggota dewan, hal ini menjadi salah satu penyebab demonstrasi hari ini.

    Parameter Politik Indonesia adalah lembaga survei dan konsultan politik yang fokus pada penelitian opini publik, analisis politik, dan strategi komunikasi politik. Lembaga ini melakukan survei kuantitatif dan kualitatif untuk memetakan dinamika sosial dan politik, memberikan data, serta rekomendasi strategis bagi pengambilan kebijakan.

    Adi menjelaskan bahwa sebenarnya yang ramai di media ialah mengenai tunjangan sewa rumah para anggota DPR. Ia menyebut bahwa hal itu tidak dikomunikasikan dengan baik. Menurutnya, jika informasi ini disampaikan sejak awal, maka tidak akan dipersoalkan karena massa akan memahami bahwa anggota dewan membutuhkan tempat tinggal.

    Ia menegaskan bahwa tidak semua anggota dewan memiliki kehidupan ekonomi yang mapan. Bahkan, Rp50 juta untuk sewa rumah dibutuhkan oleh anggota dewan. Jika informasi ini dikomunikasikan dengan baik dari awal, maka tidak akan memicu kekisruhan seperti saat ini.

    Aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”

    Aksi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” digelar di depan Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk protes besar-besaran. Aksi ini dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

    Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:

    • Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR
    • Transparansi gaji anggota DPR
    • Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih
    • Penolakan RKUHAP
    • Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
    • Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi
    • Tunjangan naik

    Sebagai informasi, kenaikan pendapatan anggota DPR periode 2024–2029 bukan berasal dari gaji pokok, melainkan dari penyesuaian berbagai tunjungan. Total pendapatan diperkirakan mencapai sekitar Rp120 juta per bulan.

    Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa sejumlah tunjangan mengalami kenaikan, termasuk tunjangan beras dan bensin. Ia menyebut bahwa tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, sedangkan bensin naik menjadi sekitar Rp7 juta dari sebelumnya Rp4–5 juta.

    Dengan nada bercanda, Adies menyebut bahwa kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR,” mengingat gaji pokok anggota dewan tidak pernah naik selama 15 tahun terakhir.

    Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar viral tentang kenaikan gaji pokok sebesar Rp3 juta per hari. Ia menegaskan bahwa gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp4,2 juta per bulan.

    Berikut estimasi pendapatan bulanan anggota DPR RI:

    Gaji pokok
    1. Ketua DPR: Rp5.040.000

    2. Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000

    3. Anggota DPR: Rp4.200.000

    Tunjangan tetap dan melekat
    1. Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000

    2. Tunjangan Komunikasi: Rp15.554.000

    3. Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000

    4. Tunjangan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000

    5. Tunjangan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000

    6. Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

    7. Uang Sidang: Rp2.000.000

    8. Tunjangan Beras: ±Rp12.000.000, naik dari Rp10 juta

    9. Tunjangan Bensin: ±Rp7.000.000, naik dari Rp4–5 juta

    10. Tunjangan Rumah: Rp50.000.000, sebagai kompensasi atas penghapusan rumah jabatan DPR

    Total estimasi pendapatan satu anggota DPR: ±Rp120.000.000 per bulan. Tunjangan-tunjangan tersebut diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan penyesuaian terbaru untuk periode 2024–2029.

  • Kunci Jawaban Modul 3.5: Konsep Dasar Pendidikan Inklusif Bagian 2

    Kunci Jawaban Modul 3.5: Konsep Dasar Pendidikan Inklusif Bagian 2

    Kunci Jawaban Soal Modul 3.5 Pendidikan Inklusif dalam Pelatihan PINTAR Kemenag

    Pelatihan PINTAR Kemenag yang kini sedang berlangsung menyajikan berbagai materi penting, salah satunya adalah Modul 3.5 tentang Konsep Dasar Pendidikan Inklusif Bagian 2. Modul ini menjadi bagian dari serangkaian pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap pendidikan inklusif, terutama dalam konteks madrasah.

    Dalam pelatihan ini, peserta akan menerima materi dan menyelesaikan soal-soal dalam 10 modul. Jika peserta mengalami kesulitan dalam menjawab soal, artikel ini dapat menjadi referensi untuk membantu mereka memperoleh nilai sempurna.

    Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif dalam praktik kependidikan sehari-hari.

    Berikut adalah kunci jawaban untuk soal-soal dalam Modul 3.5:

    1. Pernyataan yang tepat dalam sikap dan yang mencerminkan pendidikan inklusif yaitu?
    2. A. Memberikan kebutuhan belajar hanya kepada peserta didik tertentu.
    3. B. Mengorbankan peserta didik non disabilitas untuk memberikan dukungan kepada peserta didik penyandang disabilitas.
    4. C. Menempatkan peserta didik di kelas tanpa dukungan dan pelayanan yang mereka butuhkan agar sukses belajar.
    5. D. Semua pintu madrasah, kelas, dan aktivitas madrasah terbuka untuk semua anak, dan mereka mendapat semua dan setiap kesempatan untuk di ikutsertakan dengan temannya.

      Jawaban: D

    6. Undang-Undang yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas yaitu?

    7. A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
    8. B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
    9. C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.
    10. D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

      Jawaban: D

    11. Tujuan pendidikan inklusif adalah?

    12. A. Memastikan bahwa semua peserta pendidik memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, dan relevan.
    13. B. Memastikan bahwa semua peserta pendidik memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya.
    14. C. Memastikan bahwa semua peserta pendidik memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau dan efektif.
    15. D. Memastikan bahwa semua peserta pendidik memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau.

      Jawaban: A

    16. Di bawah ini merupakan komitmen internasional tentang pendidikan inklusif, kecuali?

    17. A. Deklarasi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, 1948 (Universal Declaration of Human Rights).
    18. B. Konvensi ILO 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
    19. C. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (World Conference on Education for All).
    20. D. Deklarasi Salamanca tentang Pendidikan Inklusif, 1994 (The Salamanca Declaration on Inclusive Education).

      Jawaban: B

    21. Dampak dari keberagaman anak yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan?

    22. A. Pengucilan, pelabelan atau perundungan (bullying) oleh sesama anak, bahkan penolakan untuk masuk ke madrasah.
    23. B. Terlambat dalam menerima pembelajaran.
    24. C. Bermain dengan anak yang mempunyai latar belakang yang sama.
    25. D. Terpengaruh oleh media sosial yang tidak sesuai dengan usianya.

      Jawaban: A

    26. Pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik lainnya mengakui dan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip pendidikan inklusif yaitu?

    27. A. Prestasi (achievement).
    28. B. Partisipasi (participation).
    29. C. Kehadiran (presence).
    30. D. Pengakuan (acknowledgement).

      Jawaban: D

    31. Peserta didik berkebutuhan khusus yang berada di madrasah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas bersama dengan peserta didik lainnya. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip pendidikan inklusif yaitu?

    32. A. Kehadiran (presence).
    33. B. Pengakuan (acknowledgement).
    34. C. Prestasi (achievement).
    35. D. Partisipasi (participation).

      Jawaban: D

    36. Ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang mirip, lift, dan/atau bentuk lainnya bagi peserta didik penyandang disabilitas fisik merupakan bentuk?

    37. A. Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan.
    38. B. Penyediaan kurikulum.
    39. C. Penyediaan sarana dan prasarana.
    40. D. Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan.

      Jawaban: C

    41. “Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Ayat tersebut merupakan landasan teologis pendidikan inklusif yang terdapat pada Alquran surat?

    42. A. Alquran Surat An-Nur ayat 61.
    43. B. Alquran Surat Al-Maidah ayat 3.
    44. C. Alquran Surat Abasa ayat 1 – 11.
    45. D. Alquran Surat Al-Hujurat ayat 13.

      Jawaban: D

    46. Peserta didik berkebutuhan khusus mengembangkan potensi mereka sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal secara akademik maupun non-akademik. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip pendidikan inklusif yaitu?

      • A. Pengakuan (acknowledgement).
      • B. Kehadiran (presence).
      • C. Prestasi (achievement).
      • D. Partisipasi (participation).

        Jawaban: C