Desakan untuk Pemerintahan Persatuan di Israel
Mantan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, pada hari Sabtu mengajukan permintaan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan persatuan bersama anggota oposisi. Langkah ini dilakukan dalam upaya mempercepat proses pembebasan para sandera yang ditawan di Gaza. Desakan tersebut muncul di tengah situasi yang semakin memprihatinkan, terutama karena perang yang telah berlangsung selama lebih dari 22 bulan.
Pemerintahan koalisi Netanyahu saat ini bergantung pada dukungan dari partai-partai ekstremis sayap kanan yang menolak penyelesaian konflik dan kesepakatan dengan kelompok Palestina Hamas. Dalam konteks ini, Gantz, yang dulu merupakan rival Netanyahu namun tetap menjadi bagian dari pemerintahnya di awal perang, mengusulkan pembentukan koalisi sementara yang akan mengabaikan partai-partai sayap kanan ekstremis dan fokus pada pencapaian kesepakatan pembebasan sandera.
“Saya di sini mewakili para sandera yang tidak bisa bersuara. Saya juga mewakili para tentara yang berteriak, tapi tidak didengarkan oleh siapa pun di pemerintahan ini,” ujar Gantz dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara langsung.
Gantz menekankan bahwa tugas utama negara adalah menyelamatkan nyawa orang-orang Yahudi dan warga negara lainnya. Ia juga meminta rekan-rekan pemimpin partai oposisi Yair Lapid dan Avigdor Lieberman untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun, hingga kini, kedua tokoh tersebut belum menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu.
Koalisi Netanyahu kini menghadapi risiko keruntuhan setelah reses musim panas parlemen berakhir. Hal ini terjadi setelah kehilangan dukungan dari partai-partai ultra-Ortodoks Yahudi yang menentang undang-undang wajib militer bagi mahasiswa seminari agama.
Penolakan dari Tokoh Ekstremis Sayap Kanan
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, seorang tokoh ekstremis sayap kanan yang termasuk dalam koalisi Netanyahu, menolak desakan Gantz. Menurutnya, pemilih sayap kanan ingin kebijakan yang sesuai dengan prinsip mereka, bukan kebijakan yang diajukan oleh Gantz atau kesepakatan dengan Hamas.
“Para pemilih sayap kanan memilih kebijakan sayap kanan — bukan kebijakan Gantz, bukan pemerintahan sentris, bukan kesepakatan penyerahan diri dengan Hamas, tetapi ya untuk kemenangan mutlak,” kata Ben-Gvir.
Pemerintah Israel kini menghadapi tekanan domestik yang meningkat untuk mengakhiri perang di Gaza. Banyak demonstran yang memprotes dan menuntut kesepakatan yang dapat membebaskan para sandera. Massa demonstran bahkan bertemu langsung dengan Ben-Gvir, menuduhnya menghalangi upaya pembebasan sandera.
Laporan media Israel menyebutkan bahwa para demonstran mencegat Ben-Gvir dan putranya, Shoval, di Kfar Malal. Mereka meneriakkan “memalukan” sambil membawa poster-poster tentang para sandera yang masih ditawan. Mereka juga menuduh Ben-Gvir “membiarkan para sandera mati” dan menyebutnya sebagai “penghindar wajib militer” karena ia dilarang bertugas di militer semasa mudanya akibat aktivitas ekstremis.
Ben-Gvir telah lama menentang kesepakatan dengan Hamas untuk pembebasan sandera. Ia bahkan pernah meninggalkan pemerintahan saat gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera Januari-Maret, serta kembali hanya ketika serangan militer kembali terjadi.
Tekanan untuk Gencatan Senjata
Israel kini menghadapi tekanan besar untuk merespons proposal gencatan senjata yang diterima Hamas. Para mediator menyatakan bahwa rencana tersebut mencakup gencatan senjata sementara dan pertukaran tawanan Palestina secara bertahap.
Menurut perkiraan Israel, dari lebih dari 200 orang yang ditawan dalam serangan Oktober 2023, Hamas masih menahan sekitar 50 orang, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 10.800 warga Palestina ditahan di Israel, banyak di antaranya tanpa dakwaan apa pun.
Hamas juga masih menahan jenazah seorang tentara Israel yang tewas dalam perang pada 2014.
Demonstrasi di Israel semakin intensif setelah kabinet keamanan Netanyahu menyetujui rencana untuk memperluas serangan di Gaza dan merebut kota terbesar di wilayah Palestina tersebut. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa serangan yang semakin ganas akan memperburuk kondisi di lapangan yang sudah buruk.
Sejak Oktober 2023 hingga 24 Agustus 2025, Israel telah membunuh hampir 62.300 warga Palestina di Gaza. Wilayah kantong tersebut kini menghadapi kelaparan akibat kerusakan yang hebat. November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.
Leave a Reply