Blog STIH Habaring Hurung Sampit

Tag: politik dan pemerintahan

  • Tangerang Pecah dari Banten? Wacana Provinsi Baru 6,7 Juta Penduduk Guncang Politik Jawa

    Tangerang Pecah dari Banten? Wacana Provinsi Baru 6,7 Juta Penduduk Guncang Politik Jawa

    Isu Pemekaran Kota Tangerang Kembali Muncul

    Isu pemekaran kembali menghangat, kali ini fokus pada Kota Tangerang. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Tangerang akan memisahkan diri dari Provinsi Banten untuk bergabung dengan provinsi baru yang diperkirakan memiliki penduduk sebanyak 6,7 juta jiwa. Perdebatan tentang pemekaran daerah di Indonesia terus berlangsung, dan isu ini menjadi babak baru dalam wacana tersebut.

    Kota Tangerang tidak bisa disebut sebagai wilayah biasa. Letaknya yang strategis, dekat dengan DKI Jakarta, serta didukung oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadikannya salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Jawa. Jika benar menjadi bagian dari provinsi baru, dampaknya akan terasa tidak hanya bagi masyarakat Tangerang, tetapi juga akan mengubah peta politik dan ekonomi nasional.

    Namun, seperti setiap wacana pemekaran, isu ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menyambut dengan optimisme, berharap pemekaran membawa pelayanan publik yang lebih cepat dan pembangunan yang merata. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan kesiapan anggaran, birokrasi, serta kepastian manfaat nyata bagi rakyat.

    Latar Belakang Wacana Pemekaran

    Pemekaran wilayah Tangerang bukanlah hal baru. Sejak lama, muncul aspirasi agar Tangerang—baik Kota Tangerang, Tangerang Selatan, maupun Kabupaten Tangerang—dapat berdiri dalam satu provinsi tersendiri. Alasan utamanya adalah jumlah penduduk yang sangat padat, perkembangan pesat kawasan industri dan perdagangan, serta jarak psikologis dan administratif dengan Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.

    Berdasarkan data, jumlah penduduk gabungan wilayah Tangerang Raya mencapai sekitar 6,7 juta jiwa. Angka ini bahkan lebih besar dibandingkan banyak provinsi lain di Indonesia. Fakta ini memperkuat argumen bahwa Tangerang layak menjadi provinsi sendiri, dengan alasan efektivitas administrasi dan percepatan pembangunan.

    Potensi Wilayah Tangerang Raya

    Kota Tangerang: Gerbang Ekonomi Indonesia

    Kota Tangerang menjadi rumah bagi ribuan industri besar, mulai dari tekstil, makanan, hingga teknologi. Kehadiran Bandara Soekarno-Hatta menjadikannya pintu masuk utama Indonesia dari dunia internasional. Tak heran, banyak pihak menilai Tangerang sebagai motor utama ekonomi Banten sekaligus nasional.

    Tangerang Selatan: Pusat Pendidikan dan Permukiman Modern

    Tangerang Selatan berkembang pesat sebagai kota metropolitan baru dengan ratusan sekolah, universitas, dan kawasan hunian modern. Dengan pemekaran, Tangsel diharapkan mendapatkan alokasi pembangunan yang lebih proporsional, tidak lagi hanya menjadi “penyangga” Jakarta.

    Kabupaten Tangerang: Lumbung Industri dan Pertanian

    Kabupaten Tangerang memiliki kombinasi unik: kawasan industri yang masif di satu sisi, serta wilayah pertanian yang masih bertahan di sisi lain. Potensi ini menjadikannya daerah strategis yang bisa menopang ketahanan pangan sekaligus ekonomi provinsi baru.

    Tantangan yang Membayangi

    Meski terlihat menjanjikan, pemekaran Tangerang menjadi provinsi baru bukan tanpa hambatan. Pertama, moratorium pemekaran daerah masih berlaku secara nasional. Pemerintah pusat beralasan, banyak daerah otonomi baru gagal mandiri dan justru membebani APBN.

    Kedua, persoalan pembagian aset dan keuangan menjadi isu sensitif. Apakah Banten siap melepas sumber PAD besar dari Tangerang? Bagaimana alokasi dana pembangunan di provinsi baru nanti? Pertanyaan ini masih belum memiliki jawaban pasti.

    Ketiga, pemilihan ibu kota provinsi juga berpotensi menimbulkan gesekan. Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang masing-masing memiliki klaim sebagai pusat strategis. Jika tidak dikelola bijak, hal ini bisa memicu konflik politik lokal.

    Suara dan Harapan Masyarakat

    Di tengah riuh isu pemekaran, masyarakat Tangerang memiliki harapan sederhana. Mereka ingin pelayanan publik lebih dekat, pembangunan merata, dan kesempatan kerja terbuka luas.

    Seorang pedagang di Pasar Anyar, Kota Tangerang, berujar, “Kami tidak peduli namanya apa, yang penting pelayanan cepat, jalan bagus, sekolah dan rumah sakit mudah diakses.”

    Sementara itu, kalangan pemuda melihat peluang lebih luas. Pemekaran dianggap bisa membuka ruang kreativitas dan lapangan kerja baru, khususnya di sektor digital, UMKM, hingga pariwisata. Namun mereka tetap menekankan agar pemerintah tidak sekadar menjual janji tanpa perencanaan matang.

    Tantangan yang Menghadang

    Jalan menuju pemekaran tidaklah mudah. Tantangan moratorium, pembiayaan, serta risiko birokrasi yang tumpang tindih menjadi pekerjaan rumah besar. Apakah wacana ini hanya sekadar isu politik musiman, atau benar-benar akan menjadi kenyataan sejarah baru?

    Waktu dan komitmen pemerintah pusat serta masyarakatlah yang akan menjawabnya. Satu hal pasti, rakyat berharap pemekaran—jika terjadi—benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar tambahan provinsi di peta Indonesia.

  • Demo di Gedung DPR, Pengamat: Tanda Krisis Politik yang Mendalam

    Demo di Gedung DPR, Pengamat: Tanda Krisis Politik yang Mendalam

    Kritik terhadap Kinerja DPR dan Tuntutan Masyarakat

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat harus dilihat sebagai bagian dari krisis politik. Ia juga merupakan dosen jurusan Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Aksi tersebut berlangsung pada Senin (25/8/2025) dan mengakibatkan pengunjuk rasa menuntut DPR untuk memperbaiki kinerjanya. Beberapa isu yang mereka soroti antara lain pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi penghasilan anggota DPR, serta menghentikan dominasi oligarki politik.

    Menurut Adi Prayitno, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap anggota dewan yang selama ini dianggap mampu menerjemahkan keinginan rakyat. Ia menyebut bahwa dalam situasi kemiskinan dan PHK yang marak, muncul informasi tentang adanya tunjangan yang sangat besar bagi anggota dewan, hal ini menjadi salah satu penyebab demonstrasi hari ini.

    Parameter Politik Indonesia adalah lembaga survei dan konsultan politik yang fokus pada penelitian opini publik, analisis politik, dan strategi komunikasi politik. Lembaga ini melakukan survei kuantitatif dan kualitatif untuk memetakan dinamika sosial dan politik, memberikan data, serta rekomendasi strategis bagi pengambilan kebijakan.

    Adi menjelaskan bahwa sebenarnya yang ramai di media ialah mengenai tunjangan sewa rumah para anggota DPR. Ia menyebut bahwa hal itu tidak dikomunikasikan dengan baik. Menurutnya, jika informasi ini disampaikan sejak awal, maka tidak akan dipersoalkan karena massa akan memahami bahwa anggota dewan membutuhkan tempat tinggal.

    Ia menegaskan bahwa tidak semua anggota dewan memiliki kehidupan ekonomi yang mapan. Bahkan, Rp50 juta untuk sewa rumah dibutuhkan oleh anggota dewan. Jika informasi ini dikomunikasikan dengan baik dari awal, maka tidak akan memicu kekisruhan seperti saat ini.

    Aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”

    Aksi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” digelar di depan Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk protes besar-besaran. Aksi ini dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

    Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:

    • Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR
    • Transparansi gaji anggota DPR
    • Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih
    • Penolakan RKUHAP
    • Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
    • Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi
    • Tunjangan naik

    Sebagai informasi, kenaikan pendapatan anggota DPR periode 2024–2029 bukan berasal dari gaji pokok, melainkan dari penyesuaian berbagai tunjungan. Total pendapatan diperkirakan mencapai sekitar Rp120 juta per bulan.

    Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa sejumlah tunjangan mengalami kenaikan, termasuk tunjangan beras dan bensin. Ia menyebut bahwa tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, sedangkan bensin naik menjadi sekitar Rp7 juta dari sebelumnya Rp4–5 juta.

    Dengan nada bercanda, Adies menyebut bahwa kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR,” mengingat gaji pokok anggota dewan tidak pernah naik selama 15 tahun terakhir.

    Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar viral tentang kenaikan gaji pokok sebesar Rp3 juta per hari. Ia menegaskan bahwa gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp4,2 juta per bulan.

    Berikut estimasi pendapatan bulanan anggota DPR RI:

    Gaji pokok
    1. Ketua DPR: Rp5.040.000

    2. Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000

    3. Anggota DPR: Rp4.200.000

    Tunjangan tetap dan melekat
    1. Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000

    2. Tunjangan Komunikasi: Rp15.554.000

    3. Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000

    4. Tunjangan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000

    5. Tunjangan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000

    6. Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

    7. Uang Sidang: Rp2.000.000

    8. Tunjangan Beras: ±Rp12.000.000, naik dari Rp10 juta

    9. Tunjangan Bensin: ±Rp7.000.000, naik dari Rp4–5 juta

    10. Tunjangan Rumah: Rp50.000.000, sebagai kompensasi atas penghapusan rumah jabatan DPR

    Total estimasi pendapatan satu anggota DPR: ±Rp120.000.000 per bulan. Tunjangan-tunjangan tersebut diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan penyesuaian terbaru untuk periode 2024–2029.

  • Politikus PDIP Unggah Video Noel Olok-Olok Hasto, Isu Amnesti Muncul

    Politikus PDIP Unggah Video Noel Olok-Olok Hasto, Isu Amnesti Muncul

    Ferdinand Hutahaean Mengunggah Video yang Menyindir Immanuel Ebenezer

    Seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, baru-baru ini mengunggah video di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, ia menampilkan rekaman saat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau dikenal dengan nama Noel, mengolok-olok Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Video tersebut terbagi menjadi dua bagian. Bagian atas menunjukkan peristiwa ketika Noel mengolok-olok Hasto dalam acara “Apa Kabar Indonesia Pagi” di TV One, tujuh bulan lalu. Sementara itu, bagian bawah menampilkan rekaman Hasto melepas rompi tahanan berwarna oranye.

    Ferdinand menulis caption yang menunjukkan sindiran terhadap Noel, dengan menyebutkan bahwa karma kini telah datang. Ia menulis, “Saat Noel Mengolok-Olok Status Tersangka Hasto, Oh Ternyata Karma Itu Dibayar Kontan, Dia yang Tak Bisa Tidur dan Ngemis Amnesti.”

    Unggahan video ini dilakukan Ferdinand pada hari Minggu, 24 Agustus 2025, dua hari setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemerasan. Sebelumnya, tujuh bulan silam, Noel sempat mengolok-olok Hasto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku bisa menjadi Anggota DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW).

    Dalam pernyataannya, Ferdinand seolah membalikkan ucapan Noel dengan menyindir bahwa kini Noel tidak bisa tidur seperti yang ia katakan tentang Hasto. Ia menanyakan, “Noel bisa tidur nggak sekarang?” di bagian caption unggahannya.

    Kasus Pemerasan yang Menimpa Noel

    Noel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan saat masih menjabat sebagai Wamenaker. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap pihak perusahaan yang ingin mengajukan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Noel diduga menerima uang sebesar Rp 3 miliar dan satu unit sepeda motor dalam kasus ini. Uang tersebut diterima pada Desember 2024 dari pihak yang disebut sebagai IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan). Selain uang tunai, tim KPK juga menyita satu unit kendaraan roda dua dari Noel sebagai barang bukti.

    Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 10 orang lainnya, termasuk dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan perusahaan swasta. Saat dibawa dari gedung KPK menuju mobil tahanan, Noel sempat memohon diberi amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia teriak, “Semoga saya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo,” sebelum masuk ke dalam mobil tahanan.

    Hasto Mendapatkan Amnesti dari Presiden Prabowo

    Di sisi lain, Hasto Kristiyanto telah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Pria yang kini kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP itu bebas dari vonis hukumnya terkait kasus suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

    Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Pengampunan ini diberikan melalui undang-undang atau keputusan resmi lainnya.

    Amnesti dari Prabowo disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025. Keputusan ini memberikan kebebasan bagi Hasto untuk menjalani hidup tanpa ancaman hukuman terkait kasus yang sebelumnya menimpanya.

    Penutup

    Peristiwa ini menunjukkan bagaimana situasi politik dan hukum di Indonesia sering kali saling berkaitan. Dari kasus Noel yang kini ditetapkan sebagai tersangka hingga amnesti yang diberikan kepada Hasto, hal-hal ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam sistem pemerintahan dan hukum negara.

  • Lawan Netanyahu Usulkan Perjanjian Politik untuk Tukar Sandera di Gaza

    Lawan Netanyahu Usulkan Perjanjian Politik untuk Tukar Sandera di Gaza

    Desakan untuk Pemerintahan Persatuan di Israel

    Mantan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, pada hari Sabtu mengajukan permintaan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan persatuan bersama anggota oposisi. Langkah ini dilakukan dalam upaya mempercepat proses pembebasan para sandera yang ditawan di Gaza. Desakan tersebut muncul di tengah situasi yang semakin memprihatinkan, terutama karena perang yang telah berlangsung selama lebih dari 22 bulan.

    Pemerintahan koalisi Netanyahu saat ini bergantung pada dukungan dari partai-partai ekstremis sayap kanan yang menolak penyelesaian konflik dan kesepakatan dengan kelompok Palestina Hamas. Dalam konteks ini, Gantz, yang dulu merupakan rival Netanyahu namun tetap menjadi bagian dari pemerintahnya di awal perang, mengusulkan pembentukan koalisi sementara yang akan mengabaikan partai-partai sayap kanan ekstremis dan fokus pada pencapaian kesepakatan pembebasan sandera.

    “Saya di sini mewakili para sandera yang tidak bisa bersuara. Saya juga mewakili para tentara yang berteriak, tapi tidak didengarkan oleh siapa pun di pemerintahan ini,” ujar Gantz dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara langsung.

    Gantz menekankan bahwa tugas utama negara adalah menyelamatkan nyawa orang-orang Yahudi dan warga negara lainnya. Ia juga meminta rekan-rekan pemimpin partai oposisi Yair Lapid dan Avigdor Lieberman untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun, hingga kini, kedua tokoh tersebut belum menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu.

    Koalisi Netanyahu kini menghadapi risiko keruntuhan setelah reses musim panas parlemen berakhir. Hal ini terjadi setelah kehilangan dukungan dari partai-partai ultra-Ortodoks Yahudi yang menentang undang-undang wajib militer bagi mahasiswa seminari agama.

    Penolakan dari Tokoh Ekstremis Sayap Kanan

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, seorang tokoh ekstremis sayap kanan yang termasuk dalam koalisi Netanyahu, menolak desakan Gantz. Menurutnya, pemilih sayap kanan ingin kebijakan yang sesuai dengan prinsip mereka, bukan kebijakan yang diajukan oleh Gantz atau kesepakatan dengan Hamas.

    “Para pemilih sayap kanan memilih kebijakan sayap kanan — bukan kebijakan Gantz, bukan pemerintahan sentris, bukan kesepakatan penyerahan diri dengan Hamas, tetapi ya untuk kemenangan mutlak,” kata Ben-Gvir.

    Pemerintah Israel kini menghadapi tekanan domestik yang meningkat untuk mengakhiri perang di Gaza. Banyak demonstran yang memprotes dan menuntut kesepakatan yang dapat membebaskan para sandera. Massa demonstran bahkan bertemu langsung dengan Ben-Gvir, menuduhnya menghalangi upaya pembebasan sandera.

    Laporan media Israel menyebutkan bahwa para demonstran mencegat Ben-Gvir dan putranya, Shoval, di Kfar Malal. Mereka meneriakkan “memalukan” sambil membawa poster-poster tentang para sandera yang masih ditawan. Mereka juga menuduh Ben-Gvir “membiarkan para sandera mati” dan menyebutnya sebagai “penghindar wajib militer” karena ia dilarang bertugas di militer semasa mudanya akibat aktivitas ekstremis.

    Ben-Gvir telah lama menentang kesepakatan dengan Hamas untuk pembebasan sandera. Ia bahkan pernah meninggalkan pemerintahan saat gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera Januari-Maret, serta kembali hanya ketika serangan militer kembali terjadi.

    Tekanan untuk Gencatan Senjata

    Israel kini menghadapi tekanan besar untuk merespons proposal gencatan senjata yang diterima Hamas. Para mediator menyatakan bahwa rencana tersebut mencakup gencatan senjata sementara dan pertukaran tawanan Palestina secara bertahap.

    Menurut perkiraan Israel, dari lebih dari 200 orang yang ditawan dalam serangan Oktober 2023, Hamas masih menahan sekitar 50 orang, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 10.800 warga Palestina ditahan di Israel, banyak di antaranya tanpa dakwaan apa pun.

    Hamas juga masih menahan jenazah seorang tentara Israel yang tewas dalam perang pada 2014.

    Demonstrasi di Israel semakin intensif setelah kabinet keamanan Netanyahu menyetujui rencana untuk memperluas serangan di Gaza dan merebut kota terbesar di wilayah Palestina tersebut. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa serangan yang semakin ganas akan memperburuk kondisi di lapangan yang sudah buruk.

    Sejak Oktober 2023 hingga 24 Agustus 2025, Israel telah membunuh hampir 62.300 warga Palestina di Gaza. Wilayah kantong tersebut kini menghadapi kelaparan akibat kerusakan yang hebat. November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.

  • 24 Tokoh Antikorupsi Beri Pendapat dalam Uji Materi UU Tipikor

    24 Tokoh Antikorupsi Beri Pendapat dalam Uji Materi UU Tipikor

    Tokoh Antikorupsi Berikan Pandangan sebagai Amicus Curiae

    Sebanyak 24 tokoh antikorupsi memberikan pandangan mereka sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) dalam uji materi terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Pandangan ini disampaikan secara tertulis dan ditandatangani bersama, lalu dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Koordinator Gerakan Pemberantasan Korupsi Berkeadilan Erry Riyana Hardjapamekas menjelaskan bahwa permohonan uji materi ini menarik perhatian pihaknya. “Kami sepakat menyampaikan pandangan kami dalam bentuk keterangan tertulis dan ditandatangani bersama. Keterangan tersebut telah kami kirimkan sebagai amicus curiae ke MK,” ujar Erry dalam konferensi pers.

    Permohonan uji materi ini diajukan oleh beberapa tokoh penting, seperti mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Syahril Japarin, mantan pegawai Chevron Indonesia Kukuh Kertasafari, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, serta mantan Direktur Utama Merpati Airlines Hotashi Nababan. Secara prinsip, para tokoh antikorupsi setuju dengan permohonan uji materi tersebut.

    Menurut mereka, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dinilai salah arah dan tidak efektif. Hal ini karena korupsi tidak lagi dilihat sebagai tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, tetapi lebih pada semua tindakan yang dianggap merugikan keuangan negara.

    Erry mengungkapkan bahwa orang-orang yang beritikad baik dan tidak memiliki niat korupsi, bahkan mereka yang menjalankan tugas tanpa menerima suap, bisa saja menjadi terpidana korupsi. “Ini terjadi karena perkara korupsi lebih fokus pada unsur kerugian keuangan negara, yang perhitungannya sering tidak nyata dan tidak pasti, bahkan menggunakan asumsi atau prediksi,” jelasnya.

    Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan dua elemen utama, yaitu perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya, yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

    Dalam praktiknya, ekonom sekaligus mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa penanganan perkara korupsi di Indonesia cenderung lebih menekankan pada aspek kerugian negara daripada unsur memperkaya diri secara melawan hukum. Menurutnya, potensi rugi atau untung merupakan konsekuensi dari pengambilan keputusan, misalnya dalam konteks bisnis BUMN.

    “Hal ini mengaburkan esensi korupsi itu sendiri, yaitu perbuatan curang yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara tidak sah, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain,” ujar Wijayanto.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menambahkan bahwa salah fokus dalam pemberantasan korupsi berdampak buruk pada kualitas penegakan hukum. Dampaknya menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang bekerja di sektor publik, serta menjadikan upaya pencegahan bukan sebagai prioritas.

    “Dengan banyaknya contoh kasus yang ada, para pejabat termasuk direksi BUMN menjadi takut untuk membuat keputusan strategis yang dapat membawa risiko keuangan, meskipun keputusan tersebut bertujuan untuk kebaikan publik,” kata Komaruddin.

    Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai bahwa definisi korupsi dalam UU Tipikor yang menekankan kerugian negara sebagai indikasi korupsi tidak diakui negara lain. Mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) tahun 2003, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum.

    “Kelemahan ini membuat proses Mutual Legal Assistance (MLA) sulit dijalankan karena syaratnya adalah perbuatan tersebut harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara yang bekerja sama,” ungkap Hikmahanto.

  • Profil Salsa Hutagalung, Influencer yang Lawan Ahmad Sahroni

    Profil Salsa Hutagalung, Influencer yang Lawan Ahmad Sahroni

    Profil Salsa Erwina Hutagalung, Influencer yang Tantang Wakil Ketua Komisi III DPR RI

    Salsa Erwina Hutagalung kini menjadi sorotan publik setelah menantang Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia dikenal sebagai seorang influencer yang berani menyampaikan pendapatnya secara terbuka, terutama dalam isu-isu politik yang sedang hangat dibicarakan. Tantangan debat yang dia ajukan melalui akun media sosialnya memicu perdebatan di kalangan netizen dan masyarakat luas.

    Latar Belakang dan Kiprah Salsa Erwina Hutagalung

    Salsa Erwina Hutagalung adalah pendiri dari akun @jadidewasa, yang kemudian berkembang menjadi podcast bernama Jadi Dewasa 101 (JDW 101). Podcast ini fokus pada topik-topik yang relevan dengan kehidupan dewasa, seperti pengenalan diri, ekspektasi hidup, serta manajemen keuangan. Dengan konten yang informatif dan bermanfaat, JDW 101 mendapatkan banyak perhatian dari para pendengar.

    Selain itu, Salsa juga memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mengesankan. Ia pernah meraih gelar juara debat di Nanyang Technology University pada tahun 2014. Selain itu, ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada. Saat ini, Salsa tinggal di Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark, yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya aktif di dunia digital, tetapi juga memiliki pengalaman internasional.

    Tantangan Debat yang Menggegerkan

    Peristiwa yang membuat nama Salsa semakin dikenal adalah ketika ia menantang Ahmad Sahroni untuk debat terbuka. Hal ini terjadi setelah pernyataan politikus NasDem tersebut yang menyebut seruan “bubarkan DPR” sebagai upacara orang tolol sedunia. Pernyataan ini viral di media sosial dan memicu reaksi dari berbagai pihak.

    Salsa mengunggah permintaan debat di akun Instagramnya @salsaer. Ia menantang Ahmad Sahroni untuk membuktikan siapa yang benar-benar tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia menyarankan adanya juri profesional, bahkan internasional, agar proses debat lebih objektif dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

    Namun, Ahmad Sahroni tidak menjawab tantangan tersebut. Ia mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajak debat. Dalam unggahan Instagramnya, ia menulis bahwa dirinya masih “bloon” dan ingin bertapa terlebih dahulu. Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di televisi, dengan komentar yang terkesan santai.

    Perkembangan Pernyataan Ahmad Sahroni

    Sebelumnya, Ahmad Sahroni menyatakan bahwa siapa pun boleh mengkritik DPR RI, tetapi tidak boleh mencaci maki berlebihan karena bisa merusak mental. Ia menyebut orang yang mengatakan “bubarkan DPR” sebagai “orang tolol sedunia”. Namun, ia kemudian memberikan penjelasan bahwa pernyataannya bukan ditujukan kepada masyarakat umum, melainkan kepada logika berpikir yang menganggap DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.

    Ahmad Sahroni juga menyebutkan bahwa pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurutnya, DPR diperlukan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Ia menegaskan bahwa seruan pembubaran DPR berasal dari pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat.

    Penutup

    Ketertarikan publik terhadap Salsa Erwina Hutagalung tidak hanya terletak pada keberaniannya menantang tokoh politik, tetapi juga pada latar belakang dan kiprahnya sebagai influencer. Dengan konten yang informatif dan pendekatan yang terbuka, ia berhasil menarik perhatian banyak orang. Sementara itu, pernyataan Ahmad Sahroni juga memicu diskusi penting tentang peran DPR dalam sistem pemerintahan.

  • Puan Maharani Dukung Pembelian LPG 3 Kg Pakai NIK Tahun 2026

    Puan Maharani Dukung Pembelian LPG 3 Kg Pakai NIK Tahun 2026

    Puan Maharani Dukung Penerapan Aturan Pembelian Elpiji 3 Kilogram Berbasis NIK

    Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Kebijakan tersebut mencakup penerapan aturan pembelian gas elpiji 3 kilogram dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2026.

    Puan menilai langkah ini bisa menjadi bagian dari reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa penggunaan NIK sebagai dasar pembelian elpiji dapat membantu memastikan bahwa bantuan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

    Namun, Puan juga menegaskan bahwa pemerintah perlu merancang kebijakan ini secara matang. Ia menekankan pentingnya kajian lintas sektor agar tidak menimbulkan masalah teknis atau sosial di kemudian hari.

    “DPR RI siap menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan ini berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerumitan baru bagi rakyat kecil,” ujar Puan dalam pernyataannya.

    Pentingnya Implementasi yang Tepat

    Puan menekankan bahwa upaya memastikan subsidi energi tepat sasaran tidak boleh hanya berhenti pada rancangan kebijakan. Ia menilai, implementasi harus benar-benar bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama yang termasuk dalam kategori rentan dan berpenghasilan rendah.

    Ia juga menyebut bahwa banyak masyarakat yang tidak berhak mendapatkan gas subsidi justru memanfaatkannya. Oleh karena itu, sistem berbasis NIK bisa menjadi alat bantu untuk meningkatkan akurasi penyaluran subsidi, asalkan diterapkan dengan pendekatan yang tepat.

    Selain itu, Puan mengingatkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif ke masyarakat sebelum aturan tersebut sepenuhnya diterapkan. Menurutnya, kebijakan ini rentan menimbulkan keresahan jika tidak ada penjelasan yang komprehensif dari pihak pemerintah.

    “Tanpa pemahaman yang utuh dari masyarakat, kebijakan seperti ini bisa menimbulkan resistensi,” jelas Puan. Ia menambahkan bahwa niat baik pemerintah tidak boleh berujung pada kebingungan atau beban baru bagi masyarakat kecil.

    Persiapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

    Puan menyarankan agar pemerintah memastikan kesiapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penyaluran subsidi. Ia menekankan bahwa DTSEN harus terintegrasi dengan sistem distribusi di lapangan, sehingga semua warga yang benar-benar berhak menerima subsidi tidak mengalami hambatan administratif.

    Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tidak kesulitan dalam mengakses elpiji bersubsidi. “Mereka tidak boleh mengalami hambatan hanya karena kendala administratif,” tambah Puan.

    Penjelasan dari Menteri ESDM

    Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, menyampaikan bahwa aturan pembelian elpiji 3 kilogram berbasis NIK akan diterapkan mulai tahun depan. Ia meminta masyarakat kaya, khususnya yang berada di desil 8 hingga desil 10, untuk tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi tersebut.

    “Jadi, yang kaya enggak usah pakai elpiji 3 kilogram, lah. Desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran, lah,” ujarnya. Namun, ia memastikan bahwa elpiji 3 kilogram hanya bisa dibeli oleh masyarakat di desil 1 hingga desil 4.

    Teknis pelaksanaan aturan ini masih dalam proses perumusan. “Teknisnya lagi diatur, teknisnya lagi diatur,” kata Bahlil. Ia menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah agar subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat miskin.

  • 40 Soal ANBK Kelas 8 SMP 2025: Literasi dan Numerasi, Contoh Terbaru, Lancar!

    40 Soal ANBK Kelas 8 SMP 2025: Literasi dan Numerasi, Contoh Terbaru, Lancar!

    Persiapan Menghadapi ANBK Kelas 8 SMP

    Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) merupakan bagian dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan menerapkannya dalam situasi yang menuntut pemikiran kritis serta pemecahan masalah. AKM terdiri dari dua komponen utama, yaitu literasi membaca dan numerasi. Untuk persiapan ujian ini, berikut adalah 40 contoh soal ANBK kelas 8 SMP yang dapat digunakan sebagai bahan latihan.

    Contoh Soal Literasi

    1. Langkah-langkah penyusunan laporan yang tepat adalah…
    2. A. Judul – kata pengantar – daftar isi – isi laporan
    3. B. Judul – kata pengantar – isi laporan – daftar isi
    4. C. Judul – daftar isi – kata pengantar – isi laporan

    5. D. Judul – isi laporan – kata pengantar – daftar isi
      Jawaban: A

    6. Gagasan utama paragraf di atas adalah…

    7. A. Pilwalkot Bogor dipercepat
    8. B. Wacana mulai merebak menjelang pilwalkot
    9. C. Fraksi Aliansi DPRD Kota Bogor terbentuk

    10. D. Fraksi-fraksi kecil di DPRD Kota Bogor bergabung
      Jawaban: A

    11. Permasalahan yang muncul dalam cerita drama disebut…

    12. A. Penokohan
    13. B. Alur
    14. C. Konflik

    15. D. Klimaks
      Jawaban: C

    16. Kalimat-kalimat tersebut dapat disusun menjadi laporan kegiatan yang baik dengan urutan nomor…

    17. A. 2 – 1 – 3 – 6 – 5 – 4
    18. B. 3 – 2 – 6 – 4 – 1 – 5
    19. C. 5 – 2 – 4 – 1 – 6 – 3

    20. D. 4 – 1 – 3 – 6 – 2 – 5
      Jawaban: C

    21. Dalam laporan perjalanan, bagian tersebut termasuk bagian…

    22. A. Tujuan perjalanan
    23. B. Proses perjalanan
    24. C. Hasil-hasil yang diperoleh

    25. D. Waktu pelaksanaan perjalanan
      Jawaban: D

    26. Siapa sahabat Putri Lopian yang mendatangi dan menarik-narik kainnya?

    27. A. Kelinci
    28. B. Rusa
    29. C. Kura-kura

    30. D. Ikan
      Jawaban: A, B

    31. Apa yang dilakukan kura-kura dan Putri Lopian setelah gempa besar terjadi?

    32. A. Kura-kura menarik Putri Lopian untuk menjauhi pantai.
    33. B. Kura-kura dan Putri Lopian bergegas berlari menuju ke hutan.
    34. C. Putri Lopian mengajak kura-kura berlari ke laut mencari orang tuanya.

    35. D. Putri Lopian berpegangan pada tempurung kura-kura.
      Jawaban: D

    36. Berdasarkan isi cerita tersebut, apa yang membuat Putri Lopian selamat dari gelombang dahsyat?

    37. A. Kepandaian Putri Lopian berenang karena istananya dekat pantai.
    38. B. Persahabatan Putri Lopian dengan binatang yang selalu mengikutinya.
    39. C. Kekuatan yang dimiliki oleh Putri Lopian yang didapat dari teman-temannya.

    40. D. Dataran tinggi sebagai tujuan Putri Lopian untuk menghindari gelombang.
      Jawaban: B

    41. Bagaimana sifat kura-kura beserta alasan yang sesuai berdasarkan cerita tersebut?

    42. A. Pemalu karena bila ada orang lain datang dia akan bersembunyi.
    43. B. Penolong karena menyelamatkan Putri Lopian dan membawanya ke dataran tinggi.
    44. C. Penyayang karena hingga dewasa dia masih menyayangi hewan-hewan lain.
    45. D. Peduli karena mengajak Putri Lopian untuk menjauhi pantai setelah terjadi gempa.
      Jawaban: A

    Contoh Soal Numerasi

    1. Kota A memiliki populasi sebanyak 250.000 jiwa pada Desember 2020. Peningkatan jumlah penduduk adalah 3% setiap tahunnya. Walikota A akan membangun sebuah taman jika jumlah populasi minimal 350.000 jiwa. Pada tahun berapa taman tersebut akan dibangun oleh Walikota A?
      Jawaban: C

    2. Dari informasi di atas, berikut adalah pernyataan yang benar …
      Jawaban: B

    3. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 12 hari adalah…
      Jawaban: C

    4. Jika 3/5 dari suatu angka adalah 6, angka berapakah itu?
      Jawaban: B

    5. Berapa banyak permen coklat dalam kotak tersebut?
      Jawaban: C

    6. Hasil dari 5 + 5 x 5 adalah…
      Jawaban: D

    7. Berapakah berat total buah yang dibeli ibu?
      Jawaban: C

    8. Jika 7/10 dari suatu angka adalah 70, angka berapakah itu?
      Jawaban: B

    9. Dalam sebulan (30 hari), berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt?
      Jawaban: D

    10. Hasil dari 5² + 3 x 4 adalah…
      Jawaban: C

    11. Debit air rata-rata yang keluar melalui lubang tersebut adalah …
      Jawaban: C

    12. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut berdasarkan informasi ukuran bak mandi Pak Ahmad tersebut!
      Jawaban: A (Benar), B (Benar), C (Benar)

    13. Ketinggian air dalam bak mandi sekarang adalah … meter.
      Jawaban: 0,65

    14. Jumlah teman-teman adiknya Desi paling banyak yang dapat diberikan topi adalah …
      Jawaban: B

    15. Berilah tanda centang (√) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut!
      Jawaban: A (Salah), B (Benar), C (Benar)

    16. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini!
      Jawaban: A (Benar), B (Salah), C (Salah)

    17. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti adalah…
      Jawaban: D

    18. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 12 hari adalah…
      Jawaban: C

    19. Berapakah luas segitiga tersebut?
      Jawaban: A

    20. Jika 2/5 dari suatu angka adalah 10, angka berapa itu?
      Jawaban: B

  • Biodata Yassierli, Menaker Diperiksa KPK, Terlibat Kasus Immanuel, Ini Karier Mereka

    Biodata Yassierli, Menaker Diperiksa KPK, Terlibat Kasus Immanuel, Ini Karier Mereka

    Penelusuran Dana dalam Kasus Pemerasan K3 oleh KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penelusuran terhadap aliran dana yang diduga terkait dengan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat, termasuk Menteri Ketenagakerjaan saat ini, Yassierli, serta mantan Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024, Ida Fauziyah.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa lembaga anti-rasuah tersebut sedang mendalami berbagai aspek dari kasus ini. “Tentunya kami sedang mendalami,” ujarnya saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Selain itu, KPK juga akan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga menerima dana antara tahun 2019 hingga 2025. Termasuk para staf khusus Menteri Ketenagakerjaan. “Ini kan baru suatu hari ini nih, kami baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kami amankan kemarin. Kami tentu akan mengembangkan temuan tersebut,” tambah Asep.

    Profil Yassierli Sebagai Calon Menteri Prabowo

    Seiring dengan pelantikan Presiden RI 2024-2029, Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon menteri untuk membentuk kabinetnya. Salah satu tokoh yang dipanggil adalah Yassierli, seorang guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Yassierli merupakan seorang akademisi yang fokus pada bidang ergonomi dan teknik industri. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar di ITB serta Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI). Selain itu, ia juga menjadi anggota senat akademik ITB dan Komite Manajemen Risiko MWA ITB sejak 2024.

    Berikut riwayat pendidikan dan karier Yassierli:

    Riwayat Pendidikan
    – S1 – ST. Teknik Industri, ITB (1993–1997)
    – S2 – MT. Teknik dan Manajemen Industri, ITB (1998–2000)
    – S3 – Ph.D., Industrial and Systems Engineering, Virginia Tech, USA (2001–2005)

    Riwayat Karier
    – Guru Besar ITB
    – Ketua Dewan Pakar PEI
    – Ketua PEI 2015–2021
    – President of SEANES 2015–2017
    – Staf Pengajar dan Peneliti, Fakultas Teknologi Industri ITB (sejak 1998)
    – Adjunct Faculty, Virginia Tech, USA 2006
    – Kepala UPT PMO ITB 2015–2017
    – Senat Akademik ITB 2024–sekarang
    – Komite Manajemen Risiko MWA ITB 2024–sekarang

    Penghargaan dan Kontribusi Ilmiah

    Yassierli telah menerima berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah:
    – 100 Tokoh K3 Indonesia 2022
    – Certified Human Factors Professional dari BCPE USA
    – Penghargaan dari International Ergonomics Association (IEA) dalam Triennial Award on Promotion of Ergonomics in Developing Countries – 2021
    – Penghargaan IEOM Award on Outstanding Professor in Human Factors & Ergonomics 2021

    Selain itu, Yassierli juga aktif dalam penulisan buku dan jurnal ilmiah. Buku-bukunya meliputi:
    – Ergonomi: Suatu Pengantar (2014)
    – Ergonomi Industri (2020)
    – Design Thinking (2023)

    Lebih dari 30 paper jurnal internasional dan 15 paper seminar nasional telah ditulis oleh Yassierli.

    Penetapan Tersangka oleh KPK

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sebagai tersangka. Noel diduga menerima uang sebesar Rp 3 miliar dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Selain uang tunai, ia juga diduga menerima satu unit kendaraan roda dua merek Ducati. Namun, kendaraan tersebut belum melalui proses legalisasi seperti BPKB dan STNK.

    Setelah di-OTT pada Kamis (21/8/2025), Noel bersama sepuluh tersangka lainnya ditahan selama 20 hari di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.

    Pemecatan oleh Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil tindakan setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka. Ia memecat Noel dari jabatannya sebagai Wamenaker. Pemecatan ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa Istana menyerahkan seluruh proses hukum yang menjerat Noel agar dijalani sesuai aturan.

    Prasetyo menambahkan bahwa Prabowo berpesan agar semua pembantunya serius dalam memberantas korupsi. “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” ujarnya.

  • Wakil Ketua MPR Dorong Kerja Sama Hadapi Dampak Konflik Global

    Wakil Ketua MPR Dorong Kerja Sama Hadapi Dampak Konflik Global

    Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Global

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak terkait untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat konflik global. Ia menyampaikan hal ini saat membuka diskusi daring bertema “Prospek Perdamaian Rusia-Ukraina dan Dampaknya Bagi Indonesia”, yang diadakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (27/8).

    Lestari menyoroti bahwa dampak dari konflik global harus menjadi perhatian bersama, agar segera diatasi melalui berbagai upaya yang konkret. Tujuannya adalah menciptakan perdamaian di kawasan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Diskusi tersebut dipandu oleh Luthfi Assyaukanie, Ph.D., seorang tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI. Hadir sebagai narasumber yaitu Dandy F. Soeparan (Fungsional Madya pada Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri RI), Prof. Evi Fitriani, Ph.D. (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia), serta Dr. Hendra Manurung (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia). Selain itu, Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. (Pengamat Hubungan Internasional) juga turut hadir sebagai penanggap.

    Dampak Konflik Ukraina-Rusia terhadap Ekonomi Global

    Menurut Lestari, konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak langsung terhadap ekonomi negara-negara sekitar dan dunia secara keseluruhan, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dampak tersebut.

    Ia menegaskan bahwa menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusi UUD 1945. Hal ini menjadi komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga, mengupayakan, dan menciptakan tatanan dunia yang damai.

    Lestari berharap semua pihak terkait dapat berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berdampak positif bagi stabilitas pembangunan dalam negeri. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata di tanah air.

    Dinamika Perubahan Kekuasaan Global

    Prof. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, berpendapat bahwa konflik Rusia-Ukraina terjadi pada masa transisi kekuasaan global. Negara-negara seperti China, India, dan Brasil berupaya mengubah sistem kekuatan dunia yang sebelumnya bipolar menjadi unipolar.

    Dalam situasi ini, Amerika Serikat berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan menjadi penengah dalam konflik regional. Sementara itu, Rusia berupaya menegaskan kembali posisinya di dunia, terutama setelah negara-negara bekas Uni Soviet mulai mandiri dan dianggap sebagai ancaman.

    Evi juga menilai gaya kepemimpinan Presiden AS Donald Trump transaksional. Upaya perundingan yang dilakukan dalam konflik Rusia-Ukraina didasari atas kepentingan AS sendiri. Pada beberapa kali perundingan, tidak terlihat adanya kesepakatan perdamaian yang nyata. Bahkan, dalam satu kesempatan, pihak Rusia mengaku tidak tahu bagaimana mengakhiri perang yang berlangsung hingga kini.

    Peran Indonesia dalam Konflik Global

    Dandy F. Soeparan, Fungsional Madya pada Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri RI, menjelaskan bahwa eskalasi konflik Rusia-Ukraina meningkat pada Februari 2022, ketika serangan Rusia terhadap wilayah Donbas, Ukraina, yang 21% penduduknya adalah ras Rusia. Saat itu, Ukraina yang sebelumnya menjadi negara penyangga Rusia, bersikeras untuk berpisah dan bergabung dengan NATO.

    Dandy menyebutkan bahwa peperangan yang panjang menunjukkan kelelahan di pihak Ukraina. Presiden AS Donald Trump mulai aktif menengahi konflik tersebut dengan mengirimkan dua utusan perdamaian. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas.

    Dandy juga menyoroti potensi sumber daya alam yang dimiliki Ukraina dan Rusia, seperti migas, pertambangan, dan fosfat sebagai bahan baku pupuk yang sangat dibutuhkan Indonesia. Di sisi lain, ratusan mahasiswa Indonesia sedang menuntut ilmu di Rusia dengan dukungan beasiswa LPDP, sehingga posisi Rusia penting dalam pengembangan SDM nasional.

    Krisis Pangan dan Energi Global

    Dr. Hendra Manurung, dosen Hubungan Internasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, menyebut bahwa konflik Rusia-Ukraina sudah terjadi sejak 2014 dan meningkat pada Februari 2022, yang memengaruhi konstelasi politik dunia. Konflik ini memicu krisis pangan dan energi global, serta krisis kemanusiaan di daerah konflik.

    Hendra menekankan perlunya strategi diplomasi melalui kanal politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam upaya menciptakan perdamaian. Keberhasilan ini harus tetap mengedepankan kepentingan Indonesia.

    Peran China dalam Perdamaian Rusia-Ukraina

    Shofwan Al Banna Choiruzzad, pengamat hubungan internasional, berpandangan bahwa bagaimana konflik Rusia-Ukraina dapat diakhiri tergantung dari cara penanganan yang dilakukan. Menurutnya, faktor China sangat memengaruhi proses perdamaian. Amerika Serikat berpendapat bahwa jika Rusia tidak bisa dipisahkan dari China, maka sulit mewujudkan perdamaian.

    Shofwan menilai Presiden AS Donald Trump lebih pragmatis dalam perundingan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan memiliki kepentingan masing-masing. Ia menilai konflik ini harus segera diakhiri karena jika terus berlarut-larut, berpotensi menimbulkan instabilitas di sejumlah kawasan yang memicu hot spot baru.

    Perbedaan Karakteristik Pemimpin

    Saur Hutabarat, wartawan senior, berpandangan bahwa Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki kesamaan sifat, yaitu dominan dan ambisius. Namun, mereka memiliki perbedaan karena latar belakang yang berbeda. Trump memiliki latar belakang pengusaha yang impulsif, sedangkan Putin berasal dari mantan KGB yang lebih kalem.